Pemerintah Indonesia mencanangkan akan memberlakukan new normal atau normal baru. Beberapa daerah di Indonesia yang tengah menjalani PSBB juga akan segera melonggarkan aturannya.
Sejumlah pengamat menyampaikan kritik terhadap pemerintah mengenai pemberlakuan konsep new normal.
“Kalau di awal atau mungkin sampai sekarang juga, pemerintah itu kurang begitu mendengarkan ahli epidemiologi,” kata Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube Lapor COVID 19, Sabtu (30/5).
1. Aturan top-down tak tunjukan upaya pemerintah rangkul masyarakat
Sebenarnya Kementerian Desa telah mengeluarkan panduan Desa Siaga COVID-19. DKI Jakarta juga mengeluarkan RT/RW Siaga COVID. Hal-hal serupa juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Namun, menurut Elisa hal ini sifatnya hanya top down semata.
“Saya gak melihat ada upaya pemerintah kota di tataran daerah berusaha masuk ke tokoh-tokoh sosial untuk menjadikan komunikasikan mengenai masalah ini terjadi dan bagaimana caranya mengontrol dan mengajak masyarakat bersama,” kata Elisa.
Beberapa daerah menurut dia seperti di Penjaringan, Jakarta, masyarakat justru tampak mengabaikan semua anjuran pemerintah termasuk penggunaan masker atau larangan berkegiatan sosial.
2. Indonesia justru menyongsong era kemunduran baru
Menurut Elisa, masyarakat Indonesia saat ini bukan menuju ke era new normal tapi menyongsong era kemunduran baru.
“Era kemunduran yang baru. Jadi bukannya normal, jadi kayak new backward aja,” kata Elisa
Elisa mengkritisi pemerintah saat ini sering kali mengesampingkan kepentingan atau unsur sosial dan unsur epidemiologi karena mengutamakan unsur ekonomi. Ini dirasa Elisa menjadi masalah.
Epidemiolog muda UNPAD, Panji Hadisoemarto, mengatakan indikator-indikator yang disampaikan WHO sudah cukup baik dan perlu diikuti sebelum penerapan new normal dilaksanakan.
“Data kita banyak kekurangannya. Sehingga tidak bisa kita hanya melihat satu angka saja kemudian kita jadikan patokan,” kata Panji dalam kesempatan yang sama.
3. Virus tak mengikuti timeline yang dibuat pemerintah
Panji mengatakan virus tidak mengikuti timeline yang dibuat oleh pemerintah atau siapa pun. Artinya dengan pemerintah mengatakan Indonesia memasuki era normal baru tidak berarti virus juga menyesuaikan diri ikut masuk ke kondisi normal baru.
“Kita yang harus mengikuti timeline virusnya dan kita tidak bisa tahu timeline virusnya seperti apa kalau kita tidak punya testing yang cukup, tidak punya kapasitas surveilans yang cukup,” kata Panji.
“Timeline kita ini tampaknya belum sinkron dengan timeline virusnya. Jadi kita harus hati-hati. Khususnya di tempat-tempat yang dinyatakan bebas dan mau melonggarkan PSBB, justru kehati-hatian ini harus lebih ditingkatkan,” tutup Panji.
Untuk Pemasangan Billboard, Hubungi kami di :
WhatsApp / Office : +62813 1076 1888
Address : Perkantoran Grand Sudirman Blok D-18 Jl. Setia Maharaja, Pekanbaru 28282 , Riau – Indonesia
Email : [email protected]
Web : www.swastikaadvertising.com
Falcon Advertising, Swastika Advertising, Advertising, advertising agency, advertising pekanbaru, advertising riau, agency iklan pekanbaru, agency iklan riau, baliho pekanbaru, baliho riau, Billboard, billboard indo, billboard indonesia, Billboard Pekanbaru, billboard Riau, billboard terjangkau, dooh, lokasi baliho pekanbaru, lokasi baliho riau, lokasi billboard pekanbaru, lokasi billboard riau, marketing, media, ooh, out of home advertising, periklanan, reklame, sewa baliho pekanbaru, sewa baliho riau, sewa billboard pekanbaru, sewa billboard riau, sewa iklan pekanbaru, sewa iklan riau, sewa reklame pekanbaru, sewa reklame riau, sewa billboard, spanduk, mini billboard, car billboard, spanduk
