Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta bantuan pemerintah pusat dalam melaksanakan sejumlah proyek pengendalian banjir. Dia mengharapkan bantuan karena pendapatan DKI Jakarta dari pajak menurun drastis akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Hal tersebut diungkapkan Anies dalam rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pada Selasa (7/7). Video rapat tersebut baru diunggah ke saluran resmi Pemprov DKI di Youtube pada Kamis (9/7).
“Tantangan kami (dalam menanggulangi banjir), fiskal. Jakarta ini sejak kejadian Covid adalah salah satu paling besar dampaknya. Fiskal power kita kontraksi 53 persen,” ungkap Anies.
Ada sejumlah program yang telah direncanakan Anies terkait penanggulangan banjir dan dipaparkan dalam rapat bersama Sofyan Jalil.
Di antaranya, Pembangunan dan pemeliharaan 13 sungai dengan rencana anggaran Rp4,87 triliun. Target pelaksanaan dimulai 2021 hingga 2024. Kegiatan yang dilakukan berupa normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung 17,5 km, Sungai Pesanggrahan 21,85 km, Kali Sunter 17,7 km, Angke 21,16 km dan beberapa kegiatan lainnya.
Kemudian pembangunan waduk sebesar Rp655 miliar. Ada 7 waduk di Jakarta yang akan dibangun dalam rentang waktu 2021-2024.
Dilanjut dengan proyek pembangunan rehabilitasi atau sistem polder. Anggaran yang akan dipakai mencapai Rp970 miliar. Kegiatan berupa rehabilitasi sistem polder di sejumlah waduk dengan rentang waktu 2-2021-2022.
Kemudian pembangunan tanggul pantai dengan rencana anggaran Rp4,8 triliun. Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu 2021-2024. Lalu pembangunan saringan sampah di perbatasan dengan rencana anggaran Rp200 miliar.
Akan tetapi, dia membutuhkan dukungan untuk melaksanakan proyek-proyek yang telah direncanakan.
“Sebagian dari proyek yang sudah kami rencanakan akan perlu support fiskal yang cukup serius. Yang semula kita mudah melaksanakan, sekarang is an issue. Bukan karena tidak mau, tidak ada anggaran,” kata Anies.
“Karena itulah kami mengusulkan agar kegiatan-kegiatan ini perlu untuk dibahas bersama dan kalau bisa mendapatkan dukungan karena sebagian berada di luar kawasan Jakarta,” tambahnya.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga dibebankan anggaran sebesar Rp13,5 triliun dari APBD untuk program penanggulangan banjir dan longsor kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) dari tahun 2020 hingga 2024.
Beban alokasi anggaran tersebut telah disepakati dalam nota kesepakatan antar pemerintah daerah dan kementerian terkait yang menanggulangi banjir di kawasan tersebut.
“Di DKI itu Rp13,5 triliun yang sudah dikomit dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
Sumber Artikel : Infomenia.net